Wadahnews.com- Meski masih diawal tahun 2023, realisasi PAD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sampai saat ini sudah mencapai angka 53 persen dari target perolehan pajak Triwulan I sebesar Rp 123 M.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengungkapkan bahwa pencapaian PAD dalam bulan berjalan ini sudah mencapai 53 % dari target perolehan pajak Triwulan I sebesar Rp 123 M.
"Sampai Rabu kemarin, perolehan PAD terbesar untuk pertengahan Triwulan pertama ini bersumber dari pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel serta pajak parkir," ujarnya, Kamis(16/2).
Menurut Alek, tahun ini ada 4 objek pajak daerah masih menjadi primadona pendapatan tertinggi bagi Bapenda Pekanbaru yakni PBB, BPHTB, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Hal ini berkaca dari tahun sebelumnya empat pajak ini yang bisa melebihi target tahunan.
“BPHTB, PPJ, Pajak Restoran itu yang angkanya diatas ratusan milyar. Kalau tahun ini angkanya bisa mencapai Rp200 M masing-masingnya dan ditambah PBB Rp100 M sudah Rp700 M. Nanti ditambah lagi yang dibawah Rp100 M seperti pajak hotel, hiburan, parkir. Tentu sudah bisa melebihi keseluruhan target PAD tahun ini yang mencapai Rp792 M,” papar Alek.
Alek juga mengaku dari 11 objek pajak daerah yang dibawah Bapenda Pekanbaru. Terdapat 2 objek pajak yang perolehannya masih dibawah target. Antara lain pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Minimnya PAD objek pajak tersebut disebabkan potensi yang sangat rendah.
"Kedua objek pajak ini memang potensinya sangat rendah di Pekanbaru, bahkan bisa dibilang tidak ada. Namun regulasi mengatur untuk memungut pajaknya. Setiap daerah tentu beda, kalau di Pekanbaru ini memang tidak ada potensinya. Jadi kedepan target untuk objek pajak tersebut akan dievaluasi," ucapnya.
Lebih jauh dikatakan Alek, untuk pajak burung walet sendiri tahun ini sudah ditetapkan sebesar Rp 2 miliar. Mengingat potensi yang minim, pihaknya pesimis bisa mencapai target.
"Kita pesimis bisa tercapai target karena potensinya bisa dibilang tidak ada. Tahun 2022 saja pencapaiannya hanya sekitar 2 sampai 3 persen. Jadi target objek pajak ini perlu dievaluasi kedepannya. Sebab, hal ini menyangkut kinerja kita di Bapenda, jika tidak tercapai," tutupnya.