Plt Gubri: Arahan Presiden Jadi Dasar Penguatan Penanganan Karhutla di Riau
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
Wadahnews.com– Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui sinergi lintas sektor. Penguatan langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Pemprov Riau, TNI, Polri, pelaku usaha, serta unsur masyarakat di Mapolda Riau, Kamis (27/8/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan rakor tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi karhutla.
“Forum ini mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu tujuan: memastikan karhutla dapat kita cegah sedini mungkin dan ditangani secara cepat,” ujar SF Hariyanto.
Ia kembali menekankan pesan Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungan kerja ke Riau terkait pentingnya semangat gotong royong dalam penanganan karhutla.
Menurut SF Hariyanto, keberhasilan pengendalian karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu instansi atau pihak tertentu. Penanganan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen yang memiliki peran di lapangan.
“Keberhasilan ini milik seluruh elemen masyarakat Riau. Gotong royong merupakan hal paling mendasar dalam penanganan karhutla di Riau,” tegasnya.
SF Hariyanto juga meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan sejak munculnya indikasi awal kebakaran. Setiap hotspot harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Selain respons cepat, ia mendorong penguatan sistem pencegahan secara berkelanjutan melalui edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.
“Arahan Bapak Presiden menjadi dasar bagi kita dalam menyusun kesiapan dan tindakan konkret di lapangan melalui rakor hari ini,” pungkasnya.
Pemprov Riau berharap sinergi seluruh pihak dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus menekan risiko meluasnya kebakaran yang berpotensi mengganggu lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas warga.(Saf/mcr)