Raup Rp123 Miliar, Pemprov Riau Pertimbangkan Kembali Pemutihan Pajak Kendaraan
Wadahnews.com— Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga 31 Agustus 2026 berhasil memberikan tambahan penerimaan daerah sebesar Rp123 miliar.
Capaian tersebut menjadi salah satu hasil positif dari program yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-69 Provinsi Riau. Tingginya antusiasme masyarakat juga membuat Pemprov Riau mempertimbangkan untuk kembali memberikan program insentif atau pemutihan pajak kendaraan pada masa mendatang.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut.
Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, penerimaan yang mencapai Rp123 miliar menunjukkan masih tingginya kesadaran dan iktikad wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.
"Kami berterima kasih. Kami sangat memahami kondisi ekonomi serta kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini," ujar Syahrial, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, kemudahan melalui program pemutihan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan untuk menyelesaikan tunggakan PKB.
"Kesempatan untuk memanfaatkan kemudahan ini direspons dengan sangat baik oleh masyarakat," lanjutnya.
Meski demikian, Pemprov Riau masih mencatat adanya pemilik kendaraan yang belum sempat melunasi tunggakan hingga program berakhir pada 31 Agustus 2026.
Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.
"Masih banyak yang menunggak. Untuk sementara waktu, kami akan mempertimbangkan kembali kemungkinan pemberian insentif atau pemutihan pajak ini," pungkas Syahrial.
Pemprov Riau berharap program tersebut dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan secara rutin dan tepat waktu. Peningkatan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PKB yang menjadi salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan daerah.(Saf/mcr)