Wadahnews.com-Dalam rangka mengkaji standarisasi pelayanan publik yang diberikan MPP. Tim Analisis Kebijakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis(26/1) melakukan peninjauan ke MPP Pekanbaru.
Dari kunjungan tersebut, terlihat tim analisis kebijakan Kementerian PAN RB meninjau tenan-tenan yang ada di MPP Perizinan dan MPP Dukcapil Pekanbaru.
Analis Kebijakan Ahli Pratama Kemen PAN-RB, Ayu Isti mengungkapkan bahwa peninjauan yang dilakukan oleh tim ini merupakan kunjungan lanjutan untuk melihat langsung operasional pelayanan yang menggunakan sistem teknologi.
"MPP Pekanbaru ini termasuk MPP yang sudah punya komitmen. Dimana tidak hanya menyediakan secara fisik tapi juga dukungan tekhnologinya yang sudah mumpuni. Makanya kita dalami lagi," ujarnya.
Lebih jauh disebutkan, dari hasil kunjungan yang sudah dilakukan ke beberapa MPP ini akan menjadi acuan bagi Kemenpan RB untuk merumuskan penyamaan standar pelayanan MPP.
"Akan kita coba membuat penyamaan standar secara nasional. Jadi kedepan, setiap daerah yang punya MPP akan memiliki standar minimalnya sama," ujarnya.
Ketika ditanya apakah selama ini tidak ada standar pelayanan MPP? Ayu mengaku selama ini belum ada standar yang sama. Sebab, masing-masing pelayanan MPP di tiap daerah sangat beragam dan memiliki keunikan sendiri.
"Karena selama ini yang menjadi pedoman hanya mencontoh MPP daerah lain. Jadi kedepan kita ingin ada panduan standar dari tingkat nasional yang bisa jadi pedoman untuk tingkat daerah. Sehingga ketika akan membangun MPP standar pelayanannya sudah seragam baik itu secara fisik maupun dukungan teknologinya," urainya.
Harapan Kemen PAN-RB sendiri lanjut Ayu, dengan adanya standarisasi pelayanan ini masyarakat
bisa menerima layanan yang sama antara MPP yang satu dengan lainnya.
Ayu juga mencontohkan pemanfaatan teknologi dengan penggunaan fitur-fitur yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan. Seperti fitur yang memudahkan penyelenggaraan pelayanan untuk pendaftaran.
Ayu juga menambahkan, untuk MPP Pekanbaru sendiri saat ini sudah memenuhi 6 aspek pelayanan yang ditetapkan Kemen PAN-RB. Mulai dari informasi umum sampai pelaporan kinerja semua sudah terakomodasi.
"Hanya ada sedikit yang perlu ditingkatkan, tapi bukan kewenagan MPP Pekanbaru namun kolaborasi tingkat pusat yakni integrasi layanan lintas unit. Misalnya BPJS kesehatan, dan Imigrasi, secara sistem masih masing-masing. Kita lakukan integrasi tingkat pusat sehingga masyarakat yang mengakses layanan sudah satu data base dan tidak perlu lagi menyampaikan berkas berulang-ulang," tutupnya.