Wadahnews.com- Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru melaksanakan pemusnahan dan arsip statis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Jumat (8/7).
Kegiatan pemusnahan arsip ini berlangsung di ruang rapat kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Jalan Abdul Rahman Hamid Gedung B3 Lantai II, Kecamatan Tenayan Raya ini.
Kepala BPKAD Kota Pekanbaru Hj Yulianis SSos MSi yang memimpin langsung pemusnahan dan kejadian arsip statistik tersebut, menjelaskan bahwa pemusnahan maupun arsip yang dilakukan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya dan mendinamiskan sistem kearsipan Pemerintah Kota Pekanbaru yang Akurat.
"Dengan ini kita bisa menjaga kearsipan Kota Pekanbaru hingga generasi penerus nanti. Jadi ketika ada yang melakukan pencarian arsip. Maka arsip yang dicari masih ada, itulah harapan kita kedepannya," katanya.
Lebih lanjut dikatakan Yulianis, jika arsip statis merupakan jejak kumpulan kumpulan memori kolektif yang terdokumentasi menjadi suatu identitas dan khazanah warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya pemeliharaan arsip untuk menjamin keamanan dan keselamatan arsip statis tersebut.
''Arsip menjadi salah satu pilar ujung tombak smart government untuk mewujudkan smart city madani Pekanbaru. sudah menjadi kewajiban semua OPD untuk melakukan tertib arsip sesuai dengan kaedah kearsipan. Adapun arsip BPKAD yang dimusnahkan itu di bawah tahun 2011,'' terang Yulianis.
Sambung Yulianis, pemeliharaan arsip perlu dilakukan dengan cara yang benar dan tepat. Sehingga dapat meminimalisir kemungkinan rusak. Baik itu akibat serangga, kutu, jamur maupun gangguan dari orang-orang di sekitarnya.
''Untuk itu, mari bersama-sama menjaganya. Sebab arsip ini sangat penting untuk kemajuan bangsa,'' tutup Yulianis.
Dalam acara pemusnahan dan arsip statis yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh beberapa perwakilan OPD dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Diwakili, perwakilan dari Inspektur Inspektor Diwakili dan Kepala Bagian Hukum. (Adv)