Wadahnews.com- Pemerintah Kota (Pemko) melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang disejalankan dengan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (15/10/2025)
Agenda ini dipimpin oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Markarius Anwar, serta Pj. Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, serta jajaran seluruh stakeholder di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Turut hadir pula Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau, Kepala BPS Kota Pekanbaru, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Riau dan Kepri, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Riau serta unsur Forkopimda, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, Komandan Kodim 0301/Pekanbaru, Danyon Arhanud 13/Pby, Danyon Komando 462 Kopasgat, Kadis Pers. Lanud Roesmin Nurjadin, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
"High Level Meeting TPID kali ini mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Pangan Tahun 2025” sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan di Kota Pekanbaru," ujar Agung Nugroho.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru.
Dalam rapat ini, dipaparkan kondisi terkini terkait ketersediaan pasokan, pergerakan harga pangan strategis, serta upaya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
"Tujuan utama pelaksanaan HLM TPID ini adalah memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan unsur Forkopimda dalam menyiapkan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi, terutama menjelang akhir tahun dan menghadapi potensi tekanan harga akibat peningkatan permintaan masyarakat," jelasnya.
Melalui forum ini, Pemko Pekanbaru menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak, termasuk pelaku usaha dan distributor pangan, agar distribusi bahan pokok tetap lancar dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut, Pemko Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Pekanbaru tentang Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Pangan Tahun 2025.
"Surat edaran tersebut memuat arahan kepada perangkat daerah, camat, lurah, distributor, dan pelaku usaha bahan pangan untuk memperkuat pengawasan harga dan pasokan di pasar, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) secara berkala, serta mendorong gerakan menanam dan urban farming di lingkungan masyarakat," jelasnya.
Selain itu, surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kelancaran pasokan pangan, khususnya komoditas strategis seperti cabai merah dan beras.
Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Forkopimda akan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha dan distributor untuk mencegah praktik penimbunan, pengoplosan, maupun spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat.
"Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Dalam arahannya, Wali Kota Pekanbaru menekankan bahwa kestabilan harga dan ketersediaan pasokan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kerja sama dan komunikasi lintas sektor agar inflasi di Kota Pekanbaru dapat terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID dan Rapat Forkopimda ini, Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen memperkuat sinergi kebijakan pengendalian inflasi daerah. Diharapkan, hasil pertemuan ini dapat menjadi langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pasokan pangan di Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2025," pungkasnya. *****