Atasi Tunda Bayar 2025, Pemprov Riau Alokasikan Anggaran di APBD 2026
Wadahnews.com— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan penyelesaian tunda bayar menjadi salah satu perhatian dalam penyesuaian struktur APBD 2026. Pemprov Riau juga melakukan efisiensi dan pengendalian belanja agar kemampuan keuangan daerah dapat digunakan secara optimal.
"Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga masih memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan pada 2025," ungkap SF Hariyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Rabu (23/9/2026).
Ia menegaskan, anggaran untuk menyelesaikan kewajiban tersebut telah dialokasikan dalam APBD 2026. Kebijakan ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan daerah.
"Karena itu, dalam APBD Tahun Anggaran 2026 telah dialokasikan anggaran untuk penyelesaian tunda bayar," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, mengatakan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencermati kembali struktur anggaran yang telah berjalan.
Menurutnya, pembahasan selanjutnya akan dilakukan dengan memperhatikan dokumen pendukung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hal ini sejalan dengan Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau pada Pasal 19 Ayat (1)," ujarnya.
Parisman menambahkan, pembahasan akan melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau. Koordinasi tersebut diperlukan agar seluruh materi perubahan APBD dapat dibahas secara menyeluruh sesuai mekanisme.
"Setelah Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 disampaikan, kita dapat melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," katanya.(Saf/mcr)
