Wadahnews.com- Harga minyak goreng bersubsidi Minyakita di Kota Pekanbaru melonjak tajam hingga menembus Rp20.000 per liter. Angka ini jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Kenaikan harga tersebut tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, di tengah klaim ketersediaan stok yang mencukupi, Minyakita justru sulit ditemukan di pasaran dan dijual dengan harga tinggi.
Merespons kondisi ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru langsung bergerak cepat. Sejumlah distributor besar dikumpulkan dalam pertemuan yang digelar di Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Senin (27/4/2026).
Pertemuan yang dipimpin Plh Asisten II Setdako Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, itu bertujuan mengurai persoalan dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi, pasokan, hingga jalur distribusi Minyakita di wilayah Riau, khususnya Pekanbaru.
“Pemko ingin mengetahui secara pasti penyebab lonjakan harga ini. Karena itu kita kumpulkan semua pihak terkait untuk kita telusuri bersama,” ujar Zulhelmi.
Ia mengaku terkejut ketika mengetahui harga Minyakita di pasaran telah menembus Rp20.000 per liter. Kondisi ini dinilai tidak wajar, mengingat pemerintah telah menetapkan HET yang seharusnya menjadi acuan di tingkat konsumen.
“Ini harus kita cari tahu. Di mana letak persoalannya, apakah di produksi, distribusi, atau ada faktor lain,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap adanya perubahan skema distribusi dari produsen. Perwakilan PT Wilmar Nabati Indonesia menyebutkan, sebelumnya hanya sekitar 35 persen produksi Minyakita dialokasikan ke Perum Bulog. Namun kini, seluruh produksi atau 100 persen disalurkan melalui Bulog.
Meski demikian, jumlah pasokan justru mengalami penurunan. Dari sebelumnya sekitar 35.000 dus per bulan, kini hanya berkisar 20.000 dus, dengan setiap dus berisi 12 pouch.
Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Riau Kepri, Ria Sartika, menjelaskan bahwa pasokan Minyakita yang diterima Bulog digunakan untuk penyaluran bantuan pangan serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Untuk SPHP, kami menyalurkan dengan harga Rp14.500. Dengan margin tersebut, seharusnya harga di tingkat konsumen masih bisa sesuai HET,” jelasnya.
Di sisi lain, produsen lain yakni PT Inti Benua Perkasatama (Musim Mas Group) di Dumai juga mengungkapkan peningkatan porsi pasokan ke Bulog dari 35 persen menjadi 65 persen pada tahun 2026. Sisanya didistribusikan melalui jalur distributor.
“Untuk harga dari distributor tingkat satu ke tingkat dua masih Rp15.700,” ungkap perwakilan perusahaan.
Meski begitu, persoalan utama justru diduga berada pada jalur distribusi di luar Bulog. Pemerintah mengaku belum memiliki data yang cukup untuk melacak secara rinci aliran pasokan di jalur tersebut.
“Kalau penyaluran melalui Bulog, datanya jelas dan bisa ditelusuri. Tapi yang di luar itu, kita belum tahu dari mana asalnya dan ke mana penyalurannya,” kata Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru, Dinal Husna.
Kondisi inilah yang memicu dugaan adanya ketidakseimbangan distribusi, bahkan potensi permainan di rantai pasok yang berdampak langsung pada lonjakan harga di tingkat konsumen.
Tak ingin persoalan ini berlarut, Pemko Pekanbaru memastikan akan segera menurunkan tim bersama Satgas Pangan dan aparat kepolisian untuk melakukan penelusuran langsung di lapangan.
“Langkah awal kita pastikan dulu alokasi di tingkat distributor. Setelah itu kita telusuri hingga ke pasar. Kita juga akan melibatkan kepolisian untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegas Zulhelmi.
Langkah ini diharapkan mampu mengurai persoalan dan menstabilkan kembali harga Minyakita di pasaran, sehingga masyarakat tidak terus dibebani dengan harga yang jauh di atas ketentuan pemerintah. *****