Wadahnews.com– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat roda pemerintahan. Sebanyak 42 Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam prosesi yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, di Aula Lantai 6 Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (10/6/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran birokrasi sekaligus penguatan organisasi perangkat daerah (OPD) agar mampu menjawab berbagai tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Dari total ASN yang dilantik, terdapat dua pejabat yang dipercaya mengemban jabatan kepala dinas, tiga pejabat menduduki posisi sekretaris dinas dan badan, serta sejumlah pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang akan memperkuat kinerja pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Markarius Anwar menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik merupakan hasil proses manajemen talenta yang diterapkan Pemko Pekanbaru. Sistem tersebut dirancang untuk menempatkan ASN sesuai kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan organisasi.
Menurutnya, jabatan yang diberikan bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Jabatan ini adalah kepercayaan yang harus dijaga. Saya minta seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja secara profesional, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas Markarius.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan birokrasi saat ini menuntut aparatur pemerintah untuk bergerak cepat dalam merespons berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, seluruh pejabat diminta mengedepankan budaya kerja yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
"Harus quick response. Jangan lambat merespons persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan solusi dan pelayanan yang cepat," ujarnya.
Selain responsivitas, Markarius menilai sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan Kota Pekanbaru. Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas OPD.
Menurutnya, berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai jika setiap perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri.
"Koordinasi dan kolaborasi harus terus ditingkatkan. Kita ingin seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu visi untuk mewujudkan Pekanbaru yang lebih maju dan melayani," katanya.
Markarius juga mendorong para pejabat untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam pelaksanaan tugas. Dengan sistem manajemen talenta yang diterapkan saat ini, evaluasi terhadap kinerja ASN dapat dilakukan secara lebih terukur dan objektif.
"Manajemen talenta memungkinkan evaluasi dilakukan lebih cepat. Karena itu, setiap pejabat harus menunjukkan kinerja terbaik dan mampu menghadirkan terobosan di bidangnya masing-masing," tambahnya.
Dalam pelantikan tersebut, Mahyuddin dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan Sarbaini ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru.
Selain itu, Mardiansyah dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Sementara Martin Manoluk dipercaya mengemban jabatan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dedy Sambudi sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, dan dr. Fira Septiyanti sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan.
Sejumlah pejabat administrator dan pengawas juga turut dilantik untuk mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan Pemko Pekanbaru. Mereka diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan unit pelaksana teknis.
Tak hanya itu, sebanyak 24 ASN lainnya juga dilantik dalam jabatan fungsional yang akan ditempatkan pada berbagai organisasi perangkat daerah sesuai kebutuhan dan kompetensi masing-masing.
Pelantikan puluhan ASN tersebut menjadi sinyal kuat komitmen Pemko Pekanbaru dalam membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dengan formasi baru di sejumlah jabatan strategis, Pemko Pekanbaru berharap akselerasi pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta berbagai program prioritas daerah dapat berjalan lebih optimal demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga.***