Tahun 2023, Dishub Ajukan Subsidi Bus TMP Sebesar Rp20 Miliar
Wadahnews.com- Tahun 2023 mendatang, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ajukan Rp20 miliar lebih untuk subsidi Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Ahad (16/10).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan bahwa pihaknya mengajukan subsidi bus TMP sebesar Rp20 miliar. Namun, angka ini masih dalam proses pembahasan dengan DPRD Kota Pekanbaru.
Standarisasi subsidi telah diajukan sebagaimana mesti aturannya. Subsidi itu sudah diajukan dalam APBD tahun 2023 dan KUA PPAS nya sudah disepakati dewan. Namun angka yang diajukan masih proses penyesuaian-penyesuaian.
"Sudah kita masukan di APBD murni, artinya kan masih dalam proses, karena APBD kita kan untuk KUA PPAS-nya sudah disepakati, tetapi dalam proses perjalanan kan harus ada penyesuaian-penyesuaian," ujarnya.
Menurutnya, jika jumlah yang diajukan itu tidak ada koreksi, maka anggaran tersebut berjalan normal. "Apakah nanti dalam perjalanan subsidi tidak dikoreksi lagi, kita akan berjalan normal, tapi kalau dikoreksi tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian," ungkapnya.
Ia menyebut, subsidi yang diajukan itu biasanya Rp20 miliar lebih. Namun dirinya tak dapat memastikan berapa angka yang diajukannya.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial.
Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada tukang ojek, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan. Kemudian juga ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
"Jadi alokasi dana dari pemerintah pusat diberikan 2 persen, lebih kurang salah satunya itu adalah untuk transportasi umum massal," jelasnya.
Terkait besaran subsidi yang diajukan naik atau tidaknya, dirinya belum bisa memastikan. Menurutnya, jumlah subsidi itu tergantung dengan besaran APBD.
"Konsepnya sesuai permenkeu itu, namun kita nanti akan menyesuaikan dengan besaran APBD kita,"tutupnya.
