Forum Satu Data Resmi Dimulai, Wali Kota: Tanpa Data Akurat, Pembangunan Bisa Melenceng
Wadahnews.com– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tancap gas memperkuat tata kelola data. Melalui peluncuran Forum Satu Data Indonesia, Pemko ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Kick off forum ini digelar di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026).
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa data kini menjadi fondasi utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap administrasi.
“Kalau datanya tidak akurat, kebijakan bisa melenceng. Karena itu, semua program harus dimulai dari data yang valid,” tegasnya.
Ia menyebut, dalam setahun terakhir Pemko telah berbenah, terutama pada pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Hasilnya mulai terlihat—kepercayaan ASN meningkat dan program pembangunan berjalan lebih optimal.
Memasuki 2026, fokus diarahkan pada percepatan implementasi Satu Data. Kolaborasi lintas OPD bersama Diskominfotiksan menjadi kunci, termasuk penyesuaian struktur organisasi agar pengelolaan data lebih cepat dan terintegrasi.
Agung mengingatkan, kepala OPD hingga lurah adalah ujung tombak penyedia data. Setiap unit kerja diminta serius mengelola data sesuai bidangnya.
Namun, ia tak menampik masih adanya persoalan data yang belum akurat di lapangan. Untuk itu, Pemko mendorong perbaikan lewat program “Satu ASN Satu RW” yang kini mulai dijalankan.
“Lewat program ini, pendataan dilakukan langsung ke masyarakat. Jadi lebih riil dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung keberhasilan Kota Denpasar dalam mengelola data hingga mampu mengubah perilaku warga dalam memilah sampah. Menurutnya, pendekatan berbasis data seperti itu patut dicontoh.
Tak hanya dikumpulkan, data juga harus “hidup” dalam kebijakan. Salah satunya melalui pengendalian inflasi lewat gerakan tanam cabai, mengingat komoditas tersebut kerap memicu lonjakan harga di Pekanbaru.
Agung turut mengapresiasi dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam integrasi data daerah dengan pusat.
“Bukan soal data terlihat bagus, tapi apakah datanya benar dan bisa dipakai untuk memperbaiki kondisi kota,” katanya.
Di akhir arahannya, ia meminta seluruh OPD aktif memperbarui data secara berkala. Targetnya, seluruh data Pemko Pekanbaru terhubung dengan sistem nasional.
Sebagai catatan, data Pekanbaru tahun lalu bahkan sudah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan daerah lain. Kenaikan PAD dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun pun ikut mendapat sorotan pemerintah pusat.*****
