Senin Depan, Pj Walikota Bakal Panggil OPD "Bandel"
Wadahnews.com- Beberapa waktu yang lalu Pj Walikota Pekanbaru sudah mendeadline Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaporkan data kendaraan dinas. Namun hingga kini ternyata masih ada sejumlah OPD yang belum juga menyerahkan data tersebut.
Hal ini tentu membuat lambatnya proses pendataan mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Sampai saat ini masih ada 8 OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru yang belum melaporkan data mobil dinas di instansinya. Bandel namanya," ujar Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, Rabu (24/8).
Muflihun menegaskan, jika sampai hari Senin mendatang masih ada yang belum melaporkan data mobil dinasnya. Maka, pihaknya akan melakukan pemanggilan dan mengumpulkan semuanya (OPD).
"Untuk data 8 OPD yang belum menyampaikan mobil dinas itu memang belum ada disampai ke saya. Jadi, data tersebut akan saya minta hari Senin jika memang belum juga dilaporkan," ucapnya.
Menurutnya, sesuai koordinasi, ada beberapa OPD yang meminjamkan mobil belum pakai tanda terima. Maka hal seperti ini akan ditertibkan.
"Nah ini harus dilengkapi semua Administrasinya," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekertaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, mengatakan bahwa pendataan mobil dinas ini dilakukan untuk menertibkan aset pemerintah. Di samping itu, Dirinya juga tak ingin ada pejabat yang menguasai mobil dinas lebih dari satu.
Sehingga menyebabkan ada yang tidak mendapatkan kendaraan.
"Pj walikota sudah mengintruksikan kepada masing-masing OPD untuk melakukan pendataan aset. Jadi bagi yang memiliki mobil dinas lebih dari satu, harus dikembalikan," kata Jamil, Ahad (14/8).
Menurutnya, proses pendataan sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Ia berharap pendataan bisa tuntas pada hari Senin. Pihaknya bakal menyerahkan data kepada Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun.
Ia menilai pejabat yang membawa mobil dinas lebih dari satu unit tak elok. Pejabat tersebut diminta untuk segera mengembalikan ke Pemko Pekanbaru.
