Agung Nugroho Libatkan PKK Tagih Pajak, Plt Gubri: Ini Layak Dicontoh Daerah Lain
Wadahnews.com– Siapa bilang kader PKK hanya identik dengan kegiatan pemberdayaan keluarga? Di Kota Pekanbaru, kader PKK kini mengambil peran baru sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan daerah. Terobosan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, yang melibatkan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam mendata sekaligus mengedukasi wajib pajak, mendapat apresiasi tinggi dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Bahkan, orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Riau itu menilai program tersebut layak menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut SF Hariyanto, langkah jemput bola yang dilakukan Pemko Pekanbaru merupakan inovasi yang cerdas karena memanfaatkan kekuatan jaringan PKK yang selama ini dekat dengan masyarakat hingga tingkat lingkungan dan keluarga.
"Ini tentu kita apresiasi setinggi-tingginya. Bagaimana Pemko Pekanbaru dapat memberdayakan kader PKK untuk menjemput bola, mendata langsung masyarakat yang masih menunggak PBB dan PKB di lingkungan tempat tinggal mereka," ujar SF Hariyanto, Senin (8/6/2026).
Ia menilai, pendekatan yang dilakukan Pemko Pekanbaru tidak hanya membantu pemerintah dalam mendata wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Menurut SF Hariyanto, potensi penerimaan pajak di Pekanbaru masih sangat besar. Dari total sekitar 4 juta kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Riau, sebanyak 1,2 juta unit berada di Kota Pekanbaru.
Dengan jumlah kendaraan yang sangat besar tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
"Sebanyak 1,2 juta kendaraan ada di Pekanbaru. Kalau semua kendaraan itu membayar pajak secara patuh, tentu akan sangat besar kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Program yang dicanangkan Wali Kota ini sangat bagus," katanya.
Melihat efektivitas program tersebut, SF Hariyanto mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau untuk mengadopsi pola yang sama. Menurutnya, keterlibatan kader PKK dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah tanpa harus menambah struktur birokrasi baru.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan keterlibatan kader PKK merupakan bagian dari strategi pemerintah kota dalam membangun partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.
Menurut Agung, berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Pemko Pekanbaru selama beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Salah satunya terlihat dari peningkatan signifikan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
Agung mengungkapkan, hingga saat ini realisasi PAD Kota Pekanbaru telah mencapai Rp1,2 triliun. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang berada di kisaran Rp800 miliar.
"Alhamdulillah, berbagai inovasi dan langkah yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk para kader PKK yang ikut membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada masyarakat secara langsung.
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi kader PKK, Pemko Pekanbaru menyiapkan skema insentif khusus bagi mereka yang aktif terlibat dalam program tersebut.
Setiap kader mendapatkan insentif sebesar Rp10 ribu untuk setiap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan kepada wajib pajak. Mekanisme pembayarannya dilakukan dalam dua tahap.
Sebanyak 50 persen insentif diberikan saat SPT disampaikan kepada masyarakat, sementara 50 persen sisanya akan dibayarkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya.
Skema ini dirancang untuk mendorong kader PKK tidak hanya menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi juga aktif mengedukasi dan mengingatkan masyarakat agar segera melunasi kewajiban pajaknya.
Melalui program tersebut, Pemko Pekanbaru berharap tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga mampu memperkuat pendapatan daerah yang pada akhirnya kembali digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Terobosan ini sekaligus menunjukkan bahwa PKK tidak hanya berperan dalam pemberdayaan keluarga dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Di bawah kepemimpinan Agung Nugroho, kader PKK kini turut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan Kota Pekanbaru. ***
