Disdik Riau Akui Keliru Soal Data MBG, Minta Maaf Kepada Plt Gubernur dan Masyarakat
Wadahnews.com– Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau akhirnya mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian data terkait dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pendapatan retribusi kantin sekolah. Kesalahan laporan tersebut sempat memicu polemik dan beredarnya informasi yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di publik. Ia menegaskan bahwa Program MBG tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan retribusi daerah seperti yang sebelumnya ramai diperbincangkan.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau, apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, saya menyampaikan permohonan maaf. Saya ingin meluruskan informasi yang beredar agar tidak menjadi berita yang tidak akurat di masyarakat,” ujar SF Hariyanto, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau justru mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program strategis nasional. Selain memberikan manfaat bagi peserta didik, program tersebut juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi anggaran daerah.
SF Hariyanto menjelaskan, kehadiran program MBG memungkinkan pemerintah menghemat anggaran hingga Rp45 miliar per tahun yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum sekolah berasrama atau boarding school.
“Dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sekitar Rp45 miliar per tahun. Dana tersebut dapat dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah lainnya,” jelasnya.
Terkait isu penurunan retribusi kantin sekolah, SF Hariyanto menegaskan dampaknya sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah secara keseluruhan.
Menurutnya, kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berada pada kisaran 0,01 persen atau jauh di bawah satu persen.
Ia juga menyebut Program MBG justru memberikan efek ekonomi yang lebih luas karena melibatkan berbagai sektor usaha masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi hingga sektor pendukung lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, Pemprov Riau juga mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghidupkan kembali kantin-kantin sekolah agar tetap dapat beroperasi dan menjadi bagian dari ekosistem program MBG.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, diketahui kekeliruan bermula dari kesalahan input data yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau. Data tersebut kemudian menjadi dasar informasi yang diteruskan kepada Plt Gubernur Riau tanpa melalui proses verifikasi yang lebih mendalam.
“Jadi sekali lagi kami tegaskan, tidak ada pengaruh Program MBG terhadap penurunan retribusi daerah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat,” tegas SF Hariyanto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman, melalui Sekretaris Disdik Riau, Teza Darsa, secara terbuka mengakui adanya kesalahan dalam laporan yang disampaikan kepada Bapenda.
Ia mengatakan, pihaknya keliru mencantumkan Program MBG sebagai penyebab turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah dalam laporan prognosis yang dibuat.
“Kami mengakui telah keliru dalam menyampaikan laporan terkait Program MBG sebagai penyebab turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah,” ujar Teza.
Atas kesalahan tersebut, Disdik Riau menyampaikan permohonan maaf kepada Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau, dan masyarakat Riau karena laporan yang tidak akurat tersebut telah menimbulkan polemik di ruang publik.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau, dan seluruh masyarakat Riau atas kesalahan dalam penyampaian laporan yang tidak benar sehingga menimbulkan persoalan ini,” tutupnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berharap polemik yang sempat berkembang terkait Program Makan Bergizi Gratis dapat segera berakhir dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh serta akurat. (Saf/mcr)
